ANALISIS KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN SEWA MENYEWA PENGELOLAAN SAWAH DI DESA BALINGGI JATI

ABSTRAK
Kanisius Putu Handika, D10122415, Analisis Kepastian Hukum
Pelaksanaan Sewa Menyewa Sawah di Desa Balinggi Jati , Pembimbing I:
Sitti Fatimah Maddusila, Pembimbing II: Rahmia Rachman.
Tanah sawah memiliki peranan penting bagi masyarakat pedesaan sehingga
pengelolaannya melibatkan hubungan hukum antara pemilik lahan dan penggarap
melalui perjanjian sewa menyewa. Di Desa Balinggi Jati, pelaksanaan sewa
menyewa masih didominasi perjanjian lisan yang didasarkan pada kebiasaan dan
kepercayaan para pihak, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hak dan
kewajiban apabila terjadi perselisihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
kepastian hukum pelaksanaan perjanjian sewa menyewa sawah serta bentuk
perlindungan hukum bagi para pihak di Desa Balinggi Jati. Penelitian ini
merupakan penelitian hukum empiris yang dilakukan di Desa Balinggi Jati,
Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Data
diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian
dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian sewa
menyewa sawah yang dilakukan secara lisan tetap sah menurut hukum, namun
belum memberikan kepastian hukum yang optimal. Ketiadaan perjanjian tertulis
menyebabkan hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu sewa, pembayaran,
tanggung jawab atas kerusakan lahan, serta mekanisme penyelesaian sengketa
tidak diatur secara jelas. Perlindungan hukum preventif belum terlaksana secara
optimal, sedangkan penyelesaian sengketa lebih banyak dilakukan melalui
musyawarah dan mediasi oleh aparat desa atau tokoh masyarakat tanpa didukung
alat bukti tertulis. Dengan demikian, praktik sewa menyewa sawah di Desa
Balinggi Jati masih mengandalkan kebiasaan dan kepercayaan sehingga belum
mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang memadai bagi para
pihak.
Kata Kunci: Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, Sewa Menyewa,
Pengelolaan Sawah