TINJAUAN YURIDIS REFORMASI HUKUM ACARA PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum acara penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dari perspektif perlindungan hak asasi manusia, serta mengkaji arah reformasi hukum acara penyidikan dalam Rancangan KUHAP. Permasalahan penelitian berangkat dari adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik penyidikan, yang masih menunjukkan potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia akibat lemahnya pengawasan dan dominasi kewenangan penyidik. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP secara normatif telah mengadopsi prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia, seperti asas praduga tidak bersalah dan due process of law, namun implementasinya belum optimal. Kelemahan utama terletak pada terbatasnya mekanisme pengawasan, tidak adanya batas waktu penyidikan yang jelas, serta belum efektifnya akses bantuan hukum. Sementara itu, RUU KUHAP menawarkan reformasi melalui penguatan perlindungan hak tersangka, pembatasan upaya paksa. Dengan demikian, reformasi hukum acara penyidikan diperlukan untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.