KEWENANGAN PENYIDIKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM TINDAK PIDANA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Rahman, D10224081, Kewenangan Penyidikan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan, Dibimbing oleh Nurhayati dan Erlan Ardiansyah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan OJK dalam melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan setelah berlakunya putusan MK nomor Putusan MK No. 59/PUU-XXI/2023 dan menganalisis bagaimana konstruksi hukum yang ideal terkait kewenangan penyidikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan asas kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum yang ideal terkait kewenangan penyidikan Otoritas Jasa Keuangan harus dibangun melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan, penegasan kedudukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai penyidik khusus di sektor jasa keuangan, kejelasan batas kewenangan, serta penguatan mekanisme koordinasi antar lembaga penegak hukum. Hubungan kewenangan antara Otoritas Jasa Keuangan dengan aparat penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana terpadu harus dibangun melalui model hubungan koordinatif-integratif yang didukung oleh pembagian kewenangan yang jelas, forum koordinasi, standar operasional prosedur bersama, serta sistem pertukaran data dan informasi yang terintegrasi guna mencegah konflik kewenangan dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum di sektor jasa keuangan. Kata Kunci: Kewenangan Penyidikan, Otoritas Jasa Keuangan, Kepastian Hukum, Sistem Peradilan Pidana Terpadu