KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP LEMBAGA PEMBENTUK UNDANG-UNDANG (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi)

ADITYA RISKY PRASETYO D10121675, “KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP LEMBAGA
PEMBENTUK UNDANG-UNDANG (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi).” Pembimbing I: Bapak Dr. Mohammad Tavip, S.H., M.Hum. Pembimbing II : Ibu Leli Tibaka, S.H., M.H.
Penelitian ini mengkaji kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi terhadap lembaga pembentuk undang-undang serta implikasinya jika tidak dilaksanakan. Rumusan masalah: (1) Apakah putusan MK memiliki kekuatan mengikat terhadap lembaga pembentuk undang-undang? (2) Bagaimana implikasinya jika tidak dilaksanakan? Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, putusan MK bersifat final dan mengikat, namun norma ini kabur dalam praktik karena tidak ada mekanisme konkret yang mengatur. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Data berupa data sekunder melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan MK, dan literatur hukum. Hasil penelitian menegaskan perlunya komitmen politik, integritas moral dan kesadaran konstitusional Lembaga Pembentuk Undang-Undang agar putusan MK berfungsi sebagai instrumen nyata penguatan supremasi hukum, bukan sekadar simbol yuridis.

Kata Kunci : Kekuatan Mengikat, Lembaga Pembentuk Undang-Undang, Supremasi Hukum