PERAN ANGGARAN BELANJA FUNGSI KESEHATANDALAM PENCAPAINSDG 3 DI MODERASI APIPDAN IEPK DI INDONESIA

Kesehatan merupakan pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan dan menjadi prioritas penting dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goal 3/SDG 3. Namun demikian, Indonesia masih menghadapi kesenjangan kesehatan antarwilayah yang persisten meskipun pengeluaran publik di sektor kesehatan terus meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah belanja fungsi kesehatan secara efektif mampu meningkatkan capaian SDG 3 serta meneliti peran moderasi dari pengawasan internal pemerintah dan pengendalian korupsi. Dengan menggunakan data panel dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia pada periode pascapandemi, penelitian ini menerapkan analisis regresi dan moderasi untuk menilai hubungan antara belanja kesehatan, capaian SDG 3, kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja fungsi kesehatan berpengaruh positif terhadap capaian SDG 3, dan pengaruh tersebut semakin kuat secara signifikan ketika didukung oleh pengawasan internal yang efektif serta pengendalian korupsi yang kuat. Temuan ini menegaskan bahwa besaran anggaran saja tidaklah cukup; kualitas tata kelola memegang peranan penting dalam mengonversi belanja menjadi peningkatan kesehatan. Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur dengan mengintegrasikan perspektif kebijakan fiskal dan tata kelola, serta menawarkan implikasi kebijakan yang relevan untuk memperkuat mekanisme akuntabilitas guna mempercepat pencapaian SDG 3 di Indonesia.