EVALUASI PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF TERKAIT PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN PASANGKAYU

AINUN PUTRIZA (2026) EVALUASI PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF TERKAIT PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN PASANGKAYU. Sarjana thesis, Universitas Tadulako.

Full text not available from this repository.

Abstract

Ainun Putriza, Nomor Stambuk B40121181, Judul “ Evaluasi Peraturan Bupati
Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sanksi Administratif Terkait Pengelolaan
Lingkungan Hidup Di Kabupaten Pasangkayu “. Dibawah Bimbingan Bapak
Asrifai Sebagai Pembimbing I dan Bapak Sisril Nardi selaku pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Peraturan Bupati Nomor 7
Tahun 2022 Tentang Sanksi Administratif Terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup
Di Kabupaten Pasangkayu, bagaimana efektifitas Peraturan Bupati Nomor 7 tahun
2022 dalam memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran pengelolaan
lingkungan hidup di Kabupaten Pasangkayu. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif.Teknik menentukan inform
an menggunakan teknik purposive, dengan informan sebanyak tiga orang. Selain itu,
dalam teknik pengumpulan data penelitian menggunakan wawancara dan
dokumentasi.Adapun teori yang digunakan yaitu teori dari (William N Dun, 1990)
yang meliputi efektifitas, efesiensi, kecukupan, pemerataan, responsifitas dan
kecukupan.Hasil ini menunjukan kebijakan ini telah berkontribusi pada pencapaian
tujuan normatif, yaitu menurunkan pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan,
karena ditopang kepastian hukum serta keselarasan dengan regulasi lingkungan
hidup tingkat nasional. Namun, derajat efektivitas yang dicapai masih dibatasi oleh
faktor implementasi, seperti keterbatasan sumber daya pengawas, sarana prasarana,
dukungan anggaran, serta kebutuhan akan penegakan yang lebih konsisten,
profesional, dan berkeadilan. Pertama, Penetapan sanksi berbasis bukti dan prosedur
pengawasan yang jelas; kedua, penyesuaian tingkat sanksi dengan jenis dan
beratnya pelanggaran dan ketiga, keselarasan yang kuat dengan kerangka hukum
nasional di bidang lingkungan hidup.
Kata Kunci : Evaluasi kebijakan; sanksi administratif; lingkungan hidup; berkelanjutan; pasangkayu

Item Type: Thesis (Sarjana)
Subjects: Tadulako University - Divisions > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan
J Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan
Library of Congress Subject Areas > J Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan
Date Deposited: 13 Aug 2026 02:19
Last Modified: 13 Aug 2026 02:19
URI: https://repository.untad.ac.id/id/eprint/157344
Baca Full Text: Baca Sekarang

Actions (login required)

View Item
View Item