PERUBAHAN SOSIAL DAN EKONOMI PASCA PENERAPAN PERHUTANAN SOSIAL DI KECAMATAN LOBU KABUPATEN BANGGAI

Perhutanan Sosial di Desa Balean, Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai,
diterapkan melalui skema Hutan Desa berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan dengan luas wilayah kelola sekitar 1.536 hektare. Program ini
bertujuan memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola hutan
secara lestari sekaligus meningkatkan kesejahteraan. Namun, pelaksanaannya
masih menghadapi kendala berupa pengembangan usaha hasil hutan yang belum
optimal, keterbatasan akses pasar, serta pendampingan yang belum berkelanjutan.
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengetahui perubahan sosial dan ekonomi
anggota Kelompok Usaha Perhutanan Sosial setelah penerapan program tersebut.
Penelitian dilaksanakan pada April–Juni 2026 menggunakan metode
deskriptif kualitatif dengan dukungan analisis kuantitatif sederhana. Sampel terdiri
atas 30 anggota dari enam KUPS dan tiga informan kunci yang dipilih secara
purposive. Data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, observasi, dan
dokumentasi, lalu dianalisis dengan model Miles dan Huberman serta perhitungan
kontribusi pendapatan KUPS terhadap pendapatan rumah tangga.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Perhutanan Sosial telah
memberikan kepastian hukum dan kejelasan batas wilayah kelola sebagai keluaran
langsung program. Kepastian akses tersebut menjadi kondisi pendukung dalam
pengelolaan Hutan Desa, tetapi tidak secara langsung membuktikan terjadinya
perubahan sosial. Perubahan sosial masyarakat ditunjukkan oleh meningkatnya
partisipasi anggota KUPS, pemahaman mengenai pengelolaan Hutan Desa, serta
kepedulian dan tanggung jawab terhadap kelestarian hutan. Program ini juga
membuka peluang usaha agroforestri, gula aren, dan nilam, meskipun masyarakat
masih bergantung pada pertanian dan perkebunan. Kontribusi pendapatan tertinggi
berasal dari KUPS Atsiri/Nilam sebesar 72,97%, sedangkan KUPS Agroforestry
17,17?n KUPS Aren 9,76%. Sementara itu, tiga KUPS lainnya belum
memberikan pendapatan, sehingga manfaat ekonomi program masih belum merata.
Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pendampingan, produksi, dan akses
pemasaran bagi seluruh KUPS.