ANALISIS PENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBOMAN IKAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 319/Pid.B/LH/2022/PN Palu)

ABSTRAK
Mursaeman, D10124540, Analisis Penegakan Hukum Kasus Pemboman Ikan (Studi Putusan Nomor 319/Pid.B/LH/2022 Palu) , Pembimbing I : Syachdin, Pembimbing II : Ahmad Aswar Rowa.
Tindak pidana perikanan merupakan salah satu bentuk tindak pidana khusus yang banyak terjadi di wilayah perairan Indonesia, khususnya praktik pemboman ikan yang berdampak merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan. Kasus pemboman ikan yang masih sering terjadi menunjukkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta belum optimalnya penegakan hukum di bidang perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemboman ikan dalam Putusan Nomor 319/Pid.B/LH/2022/PN Palu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui analisis terhadap peraturan hukum yang berlaku serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum dalam kasus pemboman ikan telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, baik dari aspek substansi hukum, aparat penegak hukum, maupun kesadaran masyarakat. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku, namun belum sepenuhnya memberikan efek jera yang optimal bagi pelaku. Dengan demikian, diperlukan upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum melalui penguatan koordinasi antar aparat penegak hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta penerapan sanksi yang lebih tegas guna menekan terjadinya tindak pidana pemboman ikan di wilayah perairan Indonesia.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perikanan, Pemboman Ikan, Penegakan Hukum, Pertimbangan Hakim, Putusan Pengadilan.