IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BIRO UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Mohammad Rifaldy B 102 21 015, dengan judul “Implementasi Kebijakan
Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Biro Umum
Provinsi Sulawesi Tengah”. Dibimbing oleh H. Sasterio, dan Nawawi Natsir.
Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran terkait
implementasi kebijakan terkait Peraturan Gubernur tentang tambahan penghasilan
bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah. Perspektif pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah deskriptif kualitatif, informan pada penelitian ini ditentukan dengan teknik
Purpossive, jumlah informan yang dilibatkan dalam penelitian ini ialah sebanyak
8 (delapan) orang. Teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan
melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada penelitian ini, data
dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah sesuai teori Miles, Huberman
dan Saldana (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan
tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil pada Biro Umum Sekretariat
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah masih belum terlaksana secara maksimal,
karena dalam pelaksanaan kebijakan ini para operator atau implementor kebijakan
justeru tidak didukung fasilitas yang berbasis digital dalam menilai produktivitas
kerja pegawai, selain itu, absensi secara digital kadangkala mengalami eror,
sehingga jika hal itu terjadi implementor mengakalinya dengan menggunakan
absensi manual, akan tetapi absesnsi ini juga memiliki kelemahan seperti rawan
terjadinya maladministrasi dalam penggunaannya berupa tindakan absensi yang
dimanipulasi, jika tidak di awasi dengan benar. Selain itu dari aspek disposisi
menunjukkan bahwa meskipun mereka mendukung adanya kebijakan ini, dan juga
berkomitmen menjalankan kebijakan ini sesuai dengan prosedur, namun yang
menjadi masalah adalah lemahnya implementor dalam menindak tegas pegawai
yang indispliner dengan melakukan pemotongan tambahan penghasilan mereka,
dan selain itu pula ada saja kesalahan yang dilakukan pegawai akibat dari
ketidakcermatan mereka dalam menganalisis kedisiplinan dan produktivitas
pegawai di instansi tersebut.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Tambahan Penghasilan, Pegawai Negeri
Sipil.