INJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA OPERASIONAL BUMDes KAPIROE KECAMATAN PALOLO

ABSTRAK
Hardianti D101 22 200 Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Transparansi
Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Pelaksana Operasional
BUMDes Kapiroe Kecamatan Palolo. Dosen Pembimbing I Prof. Dr.
Syamsuddin Baco, S.H.,M.H. dan Dosen Pembimbing II Aifan, S.H., M.H.
BUMDes sebagai lembaga ekonomi Desa seharusnya dikelola berdasarkan
undang-undang dan peraturan pemerintah. Namun dalam prakteknya timbul
permasalahan yaitu pengelolaan keuangan bumdes tidak transparansi dan
tanggung jawab Pelaksana Operasional dalam mengelola BUMDes, selain itu
keberadaan BUMDes belum legalitas. Untuk itu rumusan masalah dalam
penelitian ini (1) Bagaimanakah pengaturan transparansi pengelolaan keuangan
BUMDes kapiroe dan (2) bagaimana tanggung jawab Pelaksana Operasional
dalam pengelolaan BUMDes kapiroe. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui dan mengungkapkan jawaban atas kedua rumusan masalah tersebut
dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Data primer diperoleh
melalui wawancara dengan Kepala Desa, Pelaksana Operasional BUMDes, dan
masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundangundangan, buku, dan jurnal ilmiah. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif
dengan membandingkan ketentuan hukum dan kondisi faktual pengelolaan
BUMDes Kapiroe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan
BUMDes Kapiroe belum memenuhi prinsip transparansi sebagaimana
diamanatkan peraturan perundang-undangan. Hal ini ditunjukkan dengan belum
adanya Peraturan Desa sebagai dasar pendirian BUMDes, belum tersusunnya
Anggaran Dasar, tidak tersedianya laporan keuangan berkala, serta penyertaan
modal desa yang tidak didahului musyawarah desa. Selain itu, karena BUMDes
Kapiroe belum memenuhi persyaratan sebagai badan hukum, maka Pelaksana
Operasional bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dilakukan atas
nama BUMDes dan atas kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya
berdasarkan prinsip based on fault liability.
Kata Kunci: BUMDes, hukum desa, pengelolaan keuangan, tanggung jawab,
transparansi.