ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 86/PID.SUS/2022/PT.BDG TERHADAP KASUS PERSETUBUHAN

ABSTRAK
Iluh Damayanti, D10122445, Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor
86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg. Terhadap Kasus Persetubuhan. Pembimbing I:
Kamal, Pembimbing II: Hasnawati.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap
terdakwa dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor
86/Pid .Sus/2022/PT.Bdg. Dalam penelitian ini masalah yang dibahas adalah: 1)
Penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana
persetubuhan pada Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg ditinjau berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan 2) Pertimbangan
hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tindak pidana persetubuhan
dalam Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg. Penelitian ini menggunakan
metode penelitian hukum normatif dimana yang menjadi pokok kajiannya ialah
putusan pengadilan. Sumber bahan hukum berupa data sekunder yang terdiri dari
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukan
bahwa: Penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana
persetubuhan pada Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg pada dasarnya telah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya
ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Penerapan pasal yang
didakwakan oleh penuntut umum telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana
persetubuhan terhadap anak sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban
pidana atas perbuatannya. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan
dilakukan berdasarkan fakta-fakta persidangan, alat bukti, keterangan saksi, serta
hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hakim menjatuhkan pidana
kepada terdakwa dengan mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan terhadap
korban anak serta demi memberikan perlindungan hukum dan rasa keadilan bagi
korban. Hakim menjatuhkan pidana tersebut karena perbuatan terdakwa dinilai
telah merugikan masa depan anak korban dan bertentangan dengan nilai
perlindungan terhadap anak.
Kata Kunci: Anak; Penegakan Hukum; dan Persetubuhan.