Tinjauan Hukum Perkawinan Adat Menurut Hukum Adat Napu

Perkawinan merupakan suatu aturan hukum yang diatur dalam hukum nasional
maupun hukum adat yang hidup dan berkembang di masyarakat. Pada masyarakat
adat Napu, perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai ikatan antara laki-laki dan
perempuan, tetapi juga sebagai peristiwa hukum dan sosial yang menyatukan dua
keluarga besar serta menimbulkan konsekuensi adat. Berdasarkan hal tersebut,
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana prosedur pelaksanaan
perkawinan menurut hukum adat Napu dan Bagaimana bentuk penyelesaianya
apabila terjadi perkawinan yang tidak sesuai dengan prosedur pelaksanaan
perkawinan adat menurut hukum adat Napu. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui dan menganalisis prosedur pelaksanaan perkawinan dan bentuk
penyelesaian apabila terjadi perkawinan yang tidak sesui dengan prosedur
pelaksanaan perkawinan adat menurut hukum adat Napu. Metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan memanfaatkan data primer,
sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif serta dipaparkan secara
deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat Napu memiliki
peranan penting dalam mengatur pelaksanaan perkawinan melalui norma-norma
adat yang mengandung nilai moral, sosial, dan religius. Prosedur pelaksanaan
perkawinan adat Napu dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu lamaran
(mekalembaki), buka pinang (mobungkahi embe pepamboli), dan upacara adat
(mampopolumao ada posamboko) yang melibatkan keluarga serta tokoh adat
sebagai bentuk pengesahan perkawinan secara adat. Apabila terjadi Perkawinan
yang tidak sesuai dengan prosedur perkawinan adat menurut hukum adat Napu
maka penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme lembaga adat yang dipimpin
oleh ketua adat dengan pemberian sanksi berupa pembayaran uang adat,
penyediaan hewan ternak, makan bersama. Sanksi tersebut bertujuan untuk
memulihkan keseimbangan sosial dan menjaga keharmonisan kehidupan
masyarakat. Dengan demikian, perkawinan adat Napu merupakan bagian dari
sistem hukum adat yang masih hidup dan tetap relevan dalam kerangka hukum
nasional.
Kata Kunci: Perkawinan, Hukum Adat, Adat Napu.