TINJAUAN YURIDIS HAK ANAK YANG LAHIR DALAM PERKAWINAN TIDAK TERCATAT MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Moh Sahrul D10122054, Tinjauan Yuridis Hak Anak Yang Lahir Dalam
Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam,
Pembimbing I : Dr. Susi Susilawati, S.HI, MH., Pembimbing II : H. Maulana
Amin Tahir, S.H., M.H.
Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang melekat harkat
dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Namun, masih banyak anak yang lahir
dari perkawinan tidak tercatat tidak mendapatkan hak-haknya secara hukum dan
menghadapi stigma sosial. Oleh karena itu, kajian komparatif antara hukum perdata
dan hukum Islam menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan. Rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana status anak yang lahir dalam
perkawinan tidak tercatat menurut hukum perdata dan hukum Islam, serta
bagaimana pemenuhan hak-hak anak yang lahir dalam perkawinan tidak tercatat
menurut kedua sistem hukum tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis status
hukum anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat serta pemenuhan hak-haknya
menurut hukum perdata dan hukum Islam. Metode yang digunakan adalah
penelitian hukum normatif bersifat deskriptif melalui pendekatan studi kepustakaan
dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum perdata, anak dari
perkawinan tidak tercatat dikategorikan sebagai anak luar kawin yang semula hanya
memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun sejak Putusan
Mahkamah Konstitusi, anak tersebut dapat membuktikan hubungan darah dengan
ayah biologisnya melalui ilmu pengetahuan seperti tes DNA. Sementara itu,
menurut hukum Islam, status anak didasarkan pada konsep nasab dari perkawinan
yang sah secara syariat, sehingga anak yang lahir di luar perkawinan hanya
memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Terkait pemenuhan hak
anak, kedua sistem hukum mencakup hak waris, nafkah, serta pemeliharaan dan
perwalian. Keduanya sama-sama mewajibkan ayah sebagai penanggung jawab
utama nafkah dan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama
dalam setiap putusan hukum.
Kata kunci : Hak Anak, Hukum Perdata, Hukum Islam, Status Anak,
Perlindungan Hukum