TINJAUAN YURIDIS KOMPETENSI BADANPENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM PENYELESAIAN PEMBAYARAN UANG ASURANSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kompetensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan pembayaran
uang asuransi serta mengkaji kekuatan hukum putusan yang dihasilkan oleh
BPSK. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya ketidakkonsistenan dalam praktik, khususnya terkait dengan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa sengketa pembayaran klaim asuransi tidak termasukdalam kategori sengketa konsumen, sehingga berada di luar kewenangan BPSK. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai batasan kompetensi BPSK dalam menangani sengketa antarakonsumen dan pelaku usaha di sektor jasa keuangan, khususnya perasuransian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatanperaturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif untuk memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang dikaj?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, BPSK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, termasuk dalam hal jasa asuransi, sepanjang memenuhi kriteria sebagai sengketa konsumen. Namun, dalam praktiknya, terdapat perbedaan penafsiran, terutama oleh Mahkamah Agung, yang membatasi ruang lingkup sengketa konsumen sehingga tidak mencakup sengketa klaim asuransi tertentu. Selain itu, kekuatan hukum putusan BPSK yang secara normatif bersifat final dan mengikat, dalam praktiknya menjadi lemah karena masih dimungkinkan adanya upaya keberatan ke
Pengadilan Negeri dan kasasi ke Mahkamah Agung. Hal ini menyebabkan putusan BPSK kehilangan sifat finalitas dan kekuatan eksekutorialnya. Dengan demikian, diperlukan adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan serta penegasan batasan kewenangan BPSK agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi konsumen.
Kata kunci: BPSK, sengketa konsumen, asuransi, kompetensi, kekuatan hukum putusan.