PERAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENGUNGKAPAN SUAP BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN

Ratna Tresnawati (D102 24 015), Peran Justice Collaborator Dalam
Pengungkapan Suap Berdasarkan Prinsip Keadilan, Dibimbing oleh
Rahmat Bakri dan Kamal.
Penelitian ini membahas peran justice collaborator terkait pengungkapan tindak
pidana suap serta penerapan prinsip keadilan dalam perlindungan hukumnya di
Indonesia. Suap merupakan kejahatan yang bersifat tertutup, terorganisir, dan
melibatkan relasi kekuasaan sehingga sulit diungkap melalui alat bukti
konvensional. Dalam kondisi tersebut, keberadaan justice collaborator menjadi
instrumen penting karena mampu membantu aparat penegak hukum
mengungkap pelaku utama, jaringan kejahatan, modus operandi, serta aliran
dana tindak pidana suap. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum
normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa justice collaborator memiliki peran strategis
pada tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Peran tersebut terlihat
dalam beberapa kasus besar, seperti kasus suap pengurusan red notice Djoko
Tjandra, proyek e-KTP, dan proyek irigasi Hulu Sungai Utara. Namun
demikian, penerapan justice collaborator belum sepenuhnya mencerminkan
prinsip keadilan substantif maupun prosedural. Hal ini disebabkan oleh
inkonsistensi dalam penetapan status justice collaborator, ketidakjelasan
parameter “bukan pelaku utama” dan “kontribusi signifikan”, serta belum
konsistennya pemberian perlindungan hukum dan penghargaan berupa
keringanan hukuman. Akibatnya, penerapan justice collaborator saat ini masih
lebih dominan memenuhi aspek kemanfaatan dibandingkan keadilan dan
kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, standarisasi
kriteria justice collaborator, penguatan peran LPSK, serta konsistensi aparat
penegak hukum agar perlindungan terhadap justice collaborator dapat lebih
mencerminkan prinsip keadilan substantif dan prosedural dalam sistem
peradilan pidana Indonesia.
Kata Kunci: Justice Collaborator, Suap, Keadilan, Perlindungan Hukum