Pertimbangan Kedaruratan Dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Studi Kasus Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Pal

Dispensasi Perkawinan merupakan pernikahan yang dilangsungkan
pasangan belum cukup umur secara hukum, tetapi mendapatkan dispensasi
dari pengadilan. Pengadilan Agama Palu telah menjatuhkan penetapan
perkara dispensasi kawin bahwa pemohon mempunyai seorang anak
perempuan berumur 18 tahun dalam keadaan hamil 6 bulan. Penelitian ini
menerapkan hukum normatif dengan pendekatan kualitatif untuk
memahami secara mendalam bagaimana pertimbangan hakim memutus
perkara melalui pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan
peraturan perundang-undangan (statute approach). Sumber data yang
digunakan data primer dan sekunder, sumber data utama dalam penelitian
berasal dari Penetapan Pengadilan Agama Palu Kelas IA. Tujuan penelitian
ini menunjukkan hakim dalam mempertimbangkan dispensasi perkawinan
tidak hanya dari usia, tetapi juga kondisi darurat dan menjaga kemaslahatan
pihak yang rentan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pertimbangan
Hakim Pengadilan Agama Palu dalam “penetapan Nomor
126/Pdt.P/2023/PA.Pal”, yang mengatur tentang dispensasi kawin yang
mematuhi “Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019” menilai
bahwa permohonan dispensasi dilandasi oleh kedaruratan yang nyata.
Pengadilan Agama kerap mempertimbangkan antara dua sekaligus, yaitu
kemudaratan yang muncul karena perkawinan dilakukan pada usia anak
(perkawinan dini) dan kemudaratan yang mungkin timbul apabila
permohonan dispensasi kawin itu tidak dikabulkan