URGENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN KONTEN BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

ABSTRAK
FICKY EKA WIJAYA. D10122683. “Urgensi Pengaturan Tindak Pidana
Pemalsuan Konten Berbasis Artificial Intelligence Dalam Sistem Hukum Pidana
Indonesia.”
Pembimbing I: Awaliah, Pembimbing II: Andi Nurul
Isnawidiawinarti Achmad.
Perkembangan pesat Artificial Intelligence (AI) telah memunculkan berbagai bentuk
manipulasi konten digital seperti deepfake, Voice cloning, dan pemalsuan dokumen
yang sulit dibedakan dari yang asli, sehingga menimbulkan tantangan serius bagi
hukum pidana Indonesia yang belum memiliki pengaturan khusus dan komprehensif.
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan tindak pidana manipulasi konten
berbasis AI serta urgensi pembentukan regulasinya dengan menggunakan metode
yuridis-normatif melalui bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pengaturan yang ada masih bersifat parsial dan tersebar dalam
KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang
Perlindungan Data Pribadi, sehingga belum mampu menjangkau secara utuh kejahatan
berbasis AI. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan kendala dalam
penegakan hukum. Urgensi pengaturan didasarkan pada ancaman terhadap hak
konstitusional, potensi disinformasi yang berdampak pada stabilitas politik dan
keamanan, kerugian ekonomi, perlindungan kelompok rentan, serta kebutuhan
mendorong pengembangan AI yang bertanggung jawab dan selaras dengan
perkembangan hukum internasional. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi
khusus yang komprehensif mencakup definisi kejahatan AI, mekanisme pembuktian
adaptif, serta sanksi yang proporsional guna menjamin kepastian dan efektivitas
penegakan hukum.
Kata Kunci: Artificial Intelligence; Hukum Pidana; Manipulasi Konten.