ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA SECARA ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN

Asti Tivanka, D 101 22 003, Analisis Hukum Terhadap Pemeriksaan Perkara
Perdata Secara Elektronik Dalam Perspektif Peradilan Sederhana, Cepat, Dan
Biaya Ringan, Pembimbing I : Syamsuddin Baco, Pembimbing II : Ahmad
Aswar Rowa
Perkembangan teknologi informasi mendorong penyelenggaraan pemeriksaan
perkara perdata secara elektronik sebagai upaya mewujudkan asas peradilan
sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun,
pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala sehingga perlu dianalisis
syarat dan mekanisme serta pemenuhan asas tersebut. Penelitian ini bertujuan
menganalisis syarat dan mekanisme pemeriksaan perkara perdata secara
elektronik serta pemenuhannya terhadap asas peradilan sederhana, cepat, dan
biaya ringan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa syarat dan mekanisme pemeriksaan perkara perdata secara
elektronik telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun
2022, sedangkan pelaksanaannya pada prinsipnya telah memenuhi asas peradilan
sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui penyederhanaan prosedur, percepatan
proses pemeriksaan, dan efisiensi biaya berperkara, meskipun masih terdapat
kendala teknis, infrastruktur, dan literasi digital masyarakat.
Kata Kunci: Pemeriksaan Perkara Perdata Secara Elektronik, Peradilan
Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.