PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS ELEKTRONIK BERDASARKAN PERDA KOTA PALU NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

NINA, D10122027, Prinsip Transparansi Dalam Pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Elektronik Berdasarkan Perda Kota Palu Nomor 4 Tahun
2024 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, Pembimbing I: Dr.
Rahmat Bakri, S.H., M.H., Pembimbing II: Dr. Ansar, S.Hi., M.H.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan prinsip transparansi dalam
Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan
Penanaman Modal serta menganalisis kejelasan norma prinsip transparansi dalam
pelayanan perizinan berusaha berbasis elektronik melalui sistem Online Single
Submission (OSS). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif
dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder yang
dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah
Kota Palu Nomor 4 Tahun 2024 telah mengatur prinsip transparansi melalui asas
keterbukaan dalam penyelenggaraan penanaman modal. Namun, pengaturannya
masih bersifat umum dan belum mengatur secara rinci mekanisme transparansi
dalam pelayanan perizinan berusaha berbasis elektronik, seperti keterbukaan
informasi, akses terhadap proses pelayanan, pelacakan status permohonan, serta
mekanisme pengawasan dan pengaduan. Akibatnya, pengaturan tersebut belum
memberikan kejelasan norma dan belum mampu menjamin penerapan prinsip
transparansi secara optimal dalam pelayanan perizinan berbasis OSS. Oleh karena
itu, diperlukan penyempurnaan pengaturan agar prinsip transparansi dapat
memberikan kepastian hukum serta mendukung pelayanan perizinan berusaha
yang lebih efektif, akuntabel, dan transparan.
Kata Kunci: Transparansi, Pelayanan Perizinan Berusaha, OSS, Penanaman
Modal, Peraturan Daerah Kota Palu