TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (Studi Putusan PN Palu Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pal)

KING ABDUL AZIS (2026) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (Studi Putusan PN Palu Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pal). Sarjana thesis, Universitas Tadulako.

Full text not available from this repository.

Abstract

KING ABDUL AZIS, D 101 19 650, Tinjauan Yuridis terhadap Tindak
Pidana Penggelapan dalam Jabatan (Studi Putusan PN Nomor
25/Pid.B/2023/PN Pal). Pembimbing 1: Ridwan Tahir dan Pembimbing 2:
Amiruddin Hanafi.
Tujuan yang hendak diuraikan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui
penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan
untuk mengetahui Pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan
pidana dalam Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pal. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini ialah yuridis normatif, yang merupakan penelitian hukum
yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.Adapun
hasil penelitian ini menunjukan bahwa Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku
tindak pidana penggelapan dalam jabatan telah sesuai dengan fakta-fakta hukum
baik keterangan saksi dan keterangan terdakwa, dengan ini terdakwa secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan
sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHPidana karena pelaku melakukan tindak
pidana, Akan tetapi dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan
pidana terhadap terdakwa menurut penulis tidak tidak tepat yaitu 2 tahun penjara
dan Tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum terbilang rendah, sehingga
berdampak pada terbatasnya putusan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara
bagi tersangka, Pertimbangan hukum oleh majelis hakim didasarkan pada faktafakta persidangan, keterangan saksi, alat bukti, penulis menilai bahwa pidana
yang dijatuhkan masih terbilang ringan apabila dikaitkan dengan besarnya
kerugian yang ditimbulkan dan sifat pemberatan dari tindak pidana penggelapan
dalam jabatan, Putusan ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang
menuntut hukuman dua tahun penjara, Dalam konteks penggelapan jabatan, kita
mengetahui bahwa penggelapan itu sendiri merupakan tindak pidana dengan
pemberatan, yang berarti bahwa pelaku seharunya diberikan efek jera atas tindak
pidananya.
Kata Kunci: Penggelapan, Jabatan, Tuntutan dan Putusan

Item Type: Thesis (Sarjana)
Subjects: Tadulako University - Divisions > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Library of Congress Subject Areas > Ilmu Hukum
Date Deposited: 27 Aug 2026 06:26
Last Modified: 27 Aug 2026 06:26
URI: https://repository.untad.ac.id/id/eprint/157766
Baca Full Text: Baca Sekarang

Actions (login required)

View Item
View Item