PERAN TOKOH ADAT DALAM MENANGANI PERKAWINAN USIA ANAK YANG MELANGGAR ADAT BALI DI KECAMATAN TORUE KABUPATEN PARIGI MOUTONG

DELON OKTAVIAN ( D10122233 ) “Peran Tokoh Adat Dalam Menangani Perkawinan Usia Anak Yang Melanggar Adat Bali Di Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong” Pembimbing I : Dr. Susi Susilawati, S.HI,M.H. PEMBIMBING II : Mohammad Saleh, S.H.,M.H Praktik perkawinan anak masih berlangsung sebagai persoalan sosial yang belum terselesaikan di Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, sekalipun praktik tersebut berseberangan dengan nilai-nilai yang dianut dalam hukum adat Bali. Walaupun secara normatif hukum adat Bali tidak menetapkan batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan, masyarakat adat Bali di desa tersebut tetap menerapkan sanksi adat yang telah berlaku secara turun-temurun sebagai instrumen kontrol sosial guna menekan angka perkawinan anak. Di samping itu, hukum adat Bali juga mengenal struktur stratifikasi sosial yang dikenal sebagai wangsa, yang mengklasifikasikan masyarakat ke dalam empat kelompok, yaitu Brahmana, Kesatria, Wesia, dan Sudra. Kajian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris, melalui wawancara serta observasi langsung di lapangan, dengan menitikberatkan pada dua pokok kajian, yakni praktik penyelenggaraan perkawinan anak menurut adat Bali di Desa Tolai serta peran yang dimainkan oleh tokoh adat dalam menyikapi fenomena tersebut. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi yang kurang memadai serta kehamilan di luar ikatan perkawinan merupakan dua faktor utama yang mendorong terjadinya perkawinan anak di wilayah tersebut. Tokoh adat memiliki peran signifikan sebagai penengah, pengambil keputusan, sekaligus penjaga norma sosial melalui forum paruman, dengan menerapkan sanksi berupa denda (denda adat) serta kewajiban menjalankan upacara penyucian sebagai upaya memulihkan keseimbangan sosial dan spiritual masyarakat. Tokoh adat pula secara berkala melaksanakan kegiatan edukasi mengenai dampak negatif perkawinan anak. Meskipun demikian, upaya tersebut belum sepenuhnya efektif akibat masih minimnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat serta lemahnya keterpaduan antara hukum adat dan hukum positif negara. Atas dasar itu, tokoh adat menjalin kolaborasi dengan aparat pemerintah desa dan tokoh keagamaan sebagai langkah strategis untuk menekan laju peningkatan kasus perkawinan anak. Kata Kunci: Tokoh Adat, Perkawinan Usia Anak, Adat Bali.