PENERAPAN ASAS TRANSPARANSI DAN ASAS PARTISIPATIF DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Penelitian ini mengkaji penerapan asas transparansi dan asas partisipatif dalam
pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Sigi, yang secara normatif
dijamin berjenjang mulai dari Pasal 18 Ayat (6) dan Pasal 28I Ayat (4) UUD NRI
1945 hingga Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 serta dikukuhkan
melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, namun dalam
praktiknya masih menunjukkan variasi pemenuhan hak masyarakat untuk
didengar, dipertimbangkan, dan memperoleh penjelasan (right to be heard, to be
considered, and to be explained) pada setiap tahapan legislasi. Tujuan penelitian
ini untuk menganalisis penerapan asas transparansi dan asas partisipatif dalam
pembentukan produk hukum daerah serta mengkaji ketercerminan prinsip sound
governance melalui asas transparansi dan asas partisipatif dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini merupakan penelitian
hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan kasus, dengan sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis menggunakan
sifat preskriptif dan disimpulkan dengan metode berpikir deduktif serta induktif
melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) penerapan
asas transparansi dan asas partisipatif di Kabupaten Sigi belum berjalan konsisten
pada keempat tahapan pembentukan Perda. Pada tahap perencanaan dan
penyusunan, ketiga hak partisipatif terpenuhi pada Perda Disabilitas dan Sigi
Hijau, namun gagal terpenuhi pada Perda Trantibum yang masih bercorak topdown. Pada tahap pembahasan, ketiga hak partisipatif relatif terpenuhi di seluruh
Perda, meski hak untuk mendapatkan jawaban belum sepenuhnya terjamin karena
risalah rapat belum dapat diakses secara real-time. Pada tahap penetapan dan
pengundangan, ketiga hak partisipatif telah terpenuhi secara konsisten melalui
kanal pengaduan dan akses informasi digital, sehingga kesenjangan implementasi
(implementation gap) paling menonjol terjadi pada tahap perencanaan dan
penyusunan; 2) penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Sigi telah
mencerminkan sound governance melalui keterbukaan informasi digital,
partisipasi bermakna, dan kolaborasi antarpihak, namun ketiganya belum berjalan
merata di setiap tahap, sebab kolaborasi lintas aktor yang kuat pada tahap
perencanaan justru melemah dan terputus saat memasuki tahap pembahasan di
Pansus DPRD,