ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYIDIKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN MOROWALI UTARA (PERSPEKTIF UU NO 11TAHUN 2012 TENTANG SPPA)

Penyalahgunaan narkotika oleh anak merupakan permasalahan serius yang
memerlukan penanganan khusus dengan memperhatikan hak-hak dasar anak.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU
SPPA) mengamanatkan bahwa proses penyelidikan terhadap anak harus dilakukan
dengan pendekatan yang berbeda dari orang dewasa, dengan mengutamakan
kepentingan terbaik anak, perlindungan, keadilan, dan keterlibatan masyarakat.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip
perlindungan hak anak dalam proses penyidikan kasus narkoba di Kabupaten
Morowali Utara, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam
pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris
dengan pendekatan yuridis empiris.Data primer diperoleh melalui wawancara
mendalam dengan penyidik Polres Morowali Utara dan Kepala BNN Kabupaten
Morowali Utara, serta observasi langsung di lapangan. Data sekunder diperoleh
melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal,
dan dokumen terkait. Penerapan prinsip kepentingan terbaik anak dilakukan
melalui assessment awal, prioritas diversi, dan pengambilan keputusan berbasis
kepentingan anak. Prinsip perlindungan diwujudkan melalui perlindungan fisik,
psikologis, dari stigma sosial, dan dari eksploitasi. Prinsip keterlibatan masyarakat
diterapkan terutama dalam proses diversi dengan melibatkan tokoh masyarakat dan
keluarga. Prinsip keadilan ditegakkan melalui transparansi proses, pemenuhan hak
anak. Meskipun demikian, implementasi keempat prinsip tersebut secara simultan
masih menghadapi tantangan dalam praktiknya. Untuk meningkatkan efektivitas
perlindungan hak anak, diperlukan upaya komprehensif meliputi: peningkatan
kapasitas dan kuantitas penyidik anak yang mempunyai sertifikat ; penyediaan
infrastruktur dan fasilitas yang memadai; penguatan koordinasi antarinstansi
melalui pembentukan tim terpadu; peningkatan literasi hukum masyarakat;
optimalisasi penerapan diversi; penguatan perlindungan privasi anak di era digital;
dan peningkatan alokasi anggaran khusus.