TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PENGGUNAAN LAYANAN QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS)

Rahmawati, Stambuk D101 21 007, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi
Nasabah Dalam Penggunaan Layanan Quick Response Code Indonesian Standard
(Qris), Pembimbing I : Dr. Mohammad Ikbal, S.E., M.H, Pembimbing II :
Mohammad Saleh, S.H.,M.H
Perkembangan teknologi digital mendorong transformasi sistem pembayaran di
Indonesia melalui penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Kemudahan dan efisiensi transaksi yang ditawarkan QRIS juga menimbulkan risiko
hukum, terutama terkait perlindungan data pribadi nasabah. Risiko tersebut dapat
berupa kebocoran data akibat kelalaian internal, kegagalan sistem, maupun serangan
siber,sehingga diperlukan perlindungan hukum yang mampu menjamin keamanan data
dan kepastian hukum bagi pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi QRIS serta menganalisis
tanggung jawab hukum penyelenggara QRIS apabila terjadi kebocoran data pribadi
nasabah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi
kepustakaan terhadap bahan hukum primer,sekunder, dan tersier yang dianalisis secara
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam transaksi
QRIS diberikan kepada nasabah dan merchant melalui jaminan keamanan data pribadi,
hak memperoleh informasi, hak mengajukan pengaduan, dan hak memperoleh ganti
rugi. Kebocoran data dapat terjadi pada tahap pendaftaran, pelaksanaan transaksi,
maupun penyimpanan data, baik oleh pihak internal maupun eksternal. Penyelenggara
jasa sistem pembayaran memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan sistem dan
kerahasiaan data nasabah. Apabila terjadi kebocoran data akibat kelalaian
penyelenggara, maka penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban berupa ganti
rugi atas kerugian yang dialami nasabah. Kesimpulannya, perlindungan hukum bagi
pengguna QRIS telah tersedia, namun efektivitasnya bergantung pada penerapan
sistem keamanan data dan pelaksanaan tanggung jawab hukum oleh penyelenggara
secara konsisten.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, QRIS, Data Pribadi, Nasabah, Penyelenggara
Jasa Sistem Pembayaran.