KEWENANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM PENGAWASAN IZIN EDAR KOSMETIK IMPOR DI E-COMMERCE

ABSTRAK
Hilda D10122268, Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam Pengawasan Izin Edar Kosmetik Impor di E-commerce. Pembimbing I: Gunawan Arifin, Pembimbing II: Bambang Hermawan.
Perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) telah mendorong meningkatnya peredaran kosmetik impor di Indonesia, namun juga diikuti oleh maraknya peredaran kosmetik impor tanpa izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat dan merugikan konsumen. Meskipun telah terdapat berbagai peraturan mengenai pengawasan kosmetik, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, terutama belum terintegrasinya mekanisme pengawasan antarinstansi dan belum adanya pengaturan prosedural dalam pengawasan kosmetik impor melalui e-commerce. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengawasan BPOM terhadap peredaran kosmetik impor tanpa izin edar di e-commerce serta hubungan kewenangan BPOM dengan Kementerian Perdagangan dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPOM memiliki kewenangan atribusi dalam melaksanakan pengawasan kosmetik melalui mekanisme pre-market control dan post-market control. Dalam pelaksanaannya, kewenangan tersebut bersifat koordinatif dengan Kementerian Perdagangan dalam pengawasan perdagangan melalui sistem elektronik. Penelitian ini juga menemukan adanya operational legal gap, yaitu belum terintegrasinya sistem verifikasi nomor notifikasi BPOM dengan platform marketplace serta belum adanya aturan prosedural yang mengatur mekanisme koordinasi, pertukaran data, dan pelaksanaan pengawasan antarlembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi melalui penyusunan aturan prosedural yang terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi konsumen.
Kata Kunci: Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pengawasan, Izin Edar, Kosmetik Impor, E-Commerce.