DAMPAK KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH: IMPLIKASI TERHADAP BELANJA PEMERINTAH

Abstrak : Kebijakan efislensl anggaran yang diterapkan pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 membawa perubahan dalam pengelolaan anggaran kementerian/lembaga, termasuk di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak kebijakan efislensi anggaran terhadap komposlsi belanja pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal serta implikasinya terhadap pengelolaan anggaran. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Subbagian Keuangan dan data sekunder berupa dokumen anggaran, laporan reallsasi anggaran, serta regulasi terkait. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi tidak mengurangi hak pegawai, tetapi mendorong penyesuaian honorarium dan pola kerja berbasis digital. Dampak terbesar terjadi pada belanja barang melalui pengurangan perjalanan dinas, rapat tatap muka, konsumsi rapat, dan kebutuhan operasional lainnya, sedangkan belanja modal diprloritaskan pada penguatan infrastruktur digital dan teknologi informasi. Secara keseluruhan, kebijakan efisiensi mendorong pengelolaanbelanja pemerintah yang lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada optimalisasi sumber daya tanpa mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Kata kunci: Efisiensi Anggaran, Belanja Pemerintah, Komposisi Belanja, Pengelolaan Keuangan Publik