IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEMITRAAN KONSESI PADA PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN PT GORONTALO CITRA LESTARI PROVINSI GORONTALO

TAUFIK HIDAYAT – L 131 24 343. “Implementasi Kebijakan Kemitraan
Konsesi Pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan PT Gorontalo Citra
Lestari Provinsi Gorontalo ” di bimbingan Oleh Sudirman Dg. Massiri, dan
Anwar.
Kebijakan kemitraan konsesi merupakan upaya pemerintah untuk mendorong
pengelolaan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan melalui kerja sama antara
pemegang PBPH dan masyarakat sekitar kawasan hutan. Kebijakan ini bertujuan
mengurangi konflik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperluas
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Pelaksanaannya dilakukan melalui
kesepakatan kerja sama dalam bentuk pemanfaatan lahan, agroforestri,
pemberdayaan ekonomi, dan kegiatan kehutanan lainnya. Pemerintah berperan
sebagai fasilitator dan pengawas agar kemitraan berjalan sesuai ketentuan.
Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan dari bulan Oktober 2025 sampai
Desember 2025, yang bertempat di PT. Gorontalo Citra Lestari Kabupaten Gorontalo
Utara Provinsi Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan
kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu mendeskripsikan fenomena-fenomena
maupun gejala nyata yang terjadi di lapangan dan juga menggambarkan secara
mendalam mengenai kebijakan kemitraan konsesi. Penelitian deskriptif juga
digunakan peneliti agar dapat mengetahui fenomena apa yang terjadi pada kebijakan
kemitraan konsesi pada PT Gorontalo Citra Lestari, dan kemudian mencari solusi
dari fenomena-fenomena tersebut. Dengan penelitian deskriptif, akan memudahkan
peneliti dalam mencari informasi serta data-data secara mendalam yang bersumber
dari pemerintah, pegawai Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIV sebagai
evaluator kebijakan kemitraan konsesi, PT Gorontalo Citra Lestari.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan kemitraan
konsesi pada PBPH PT Gorontalo Citra Lestari dapat dikategorikan telah berjalan,
tetapi belum optimal. Keberhasilan yang telah dicapai, seperti terbentuknya
kemitraan dengan KTH, luasan areal kemitraan telah mencapai 265.36 hektar dari
target 519 hektar, serta adanya komitmen pemerintah dan perusahaan, menunjukkan
bahwa kebijakan telah diimplementasikan. Implementasi kebijakan masih terdapat
beberapa kelemahan, yaitu komunikasi yang belum inklusif, keterbatasan sumber
daya manusia, anggaran, dan belum tersedianya pedoman teknis atau Standar
Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan pelaksanaan, serta koordinasi antar
pemangku kepentingan.