PEMUNGUTAN PAJAK ATAS ROYALTI LAGU DI INDONESIA

Lira Riwana D10122077, Pemungutan Pajak Royalti Lagu Di Indonesia. Pembimbing I: Abdullah Iskandar, Pembimbing II: Asriyani.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemungutan pajak atas royalti lagu di Indonesia dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, khususnya mengenai memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat, serta perlindungan hak dan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat, seperti pencipta lagu dan pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (Conseptual Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan pajak atas royalti lagu telah memberikan kemanfaatan (doelmatigheid) yang selaras dengan tujuan Hukum Administrasi Negara. Hal tersebut tercermini dari adanya penerapan withholding tax, pengelolaan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), dan dengan adanya kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2023 yang menurunkan tarif efektif royalti pajak bagi pencipta lagu pengguna NPPN menjadi 6%, yang memberikan efisiensi administrasi serta meringankan beban finansial wajib pajak. Aspek keadilan dalam pemungutan pajak ini telah diupayakan melalui skema pemungutan satu pintu oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan pengakuan royalti sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh) yang proporsional. Namun, tantangan berupa ketimpangan literasi pajak di kalangan musisi independen dan tumpang tindihnya regulasi teknis antara rezim Hak Cipta dan Perpajakan masih menjadi kendala dalam mencapai keadilan substantif. Diperlukan harmonisasi regulasi dan integrasi data antara DJP dan LMKN untuk menciptakan ekosistem industri kreatif yang lebih akuntabel dan berkapastian hukum.
Kata Kunci: Pajak Royalti, Hukum Administrasi Negara, Keadilan, Kemanfaatan, Hak Cipta.