KONSEP PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH MASYARAKAT UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Kasus Pada Tanah Bekas Bencana Likuifaksi Di Kota Palu)

Tahun 2018, empat wilayah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, yaitu Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong mengalami bencana alam. Khususnya di wilayah Kota Palu dan Kabupaten Sigi telah terjadi peristiwa likuifaksi. Likuifaksi yang sudah dikenal dengan istilah nalodo merupakan peristiwa yang kembali terulang, namun kali ini terjadi begitu masif. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2019 tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana mengubah rencana tata ruang wilayah yang mengalami likuifaksi sebagai zona merah rawan bencana. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metodologi yuridis normatif yang bertujuan mengetahui peralihan hak atas tanah untuk kepentingan umum dan menganalisis konsep peralihan hak milik atas tanah untuk kepentingan umum pada lokasi bekas bencana likuifaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan hak atas tanah untuk kepentingan umum dapat dilaksanakan dengan mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan sedangkan peralihan hak atas tanah dapat dilaksanakan dengan beberapa pilihan, yaitu dengan pelepasan, pencabutan, penetapan tanah musnah, atau dengan mekanisme lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi praktis maupun akademis bagi pemerintah dan semua lapisan sosial masyarakat demi pemanfaatan tanah dan ruang bekas bencana likuifaksi sebagai fasilitas umum, dengan mempertimbangkan aspek perlindungan, keamanan, dan keberlanjutan.

Kata kunci: likuifaksi, hak atas tanah, peralihan hak, kepentingan umum