TANGGUNG JAWAB PEMILIK HEWAN TERNAK TERHADAP KERUSAKAN TANAMAN ORANG LAIN DI DESA LALOMBI KEC. BANAWA SELATAN KAB. DONGGALA

LESTARI D101 21 118 Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap
Kerusakan Tanaman Milik Orang Lain Di Desa Lalombi Kec.Banawa Selatan
Kab.Donggala, Pembimbing I : Hj. Nursiah Moh,Yunus. Pembimbing II :
Dewi Kemala Sari.
Pemeliharaan hewan ternak merupakan salah satu kegiatan ekonomi masyarakat
desa yang memiliki nilai sosial dan ekonomi penting. Namun dalam praktiknya,
pemeliharaan ternak sering menimbulkan permasalahan hukum apabila hewan
ternak tersebut menyebabkan kerusakan tanaman milik orang lain. Kondisi ini
terjadi Di Desa Lalombi, di mana ternak yang dibiarkan berkeliaran tanpa
pengawasan menimbulkan kerugian bagi pemilik tanaman. Permasalahan tersebut
menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk tanggung jawab pemilik ternak serta
mekanisme penyelesaian atas kerusakan yang ditimbulkan. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pemilik hewan ternak terhadap
kerusakan tanaman milik orang lain serta menganalisis mekanisme
penyelesaiannya Di Desa Lalombi. Metode penelitian yang digunakan adalah
yuridis empiris dengan pendekatan normatif dan empiris. Data diperoleh melalui
wawancara dengan pemilik ternak, pihak yang dirugikan, serta aparat desa, dan
didukung dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik
hewan ternak pada prinsipnya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan
oleh ternaknya dalam bentuk pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.
Penyelesaian sengketa pada umumnya dilakukan melalui musyawarah dan mediasi
di tingkat desa. Namun demikian, pelaksanaan tanggung jawab tersebut belum
berjalan secara optimal karena rendahnya kesadaran hukum pemilik ternak serta
belum efektifnya penegakan peraturan desa yang mengatur penertiban ternak.
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pemilik hewan ternak Di Desa Lalombi
bertanggung jawab atas kerusakan tanaman yang ditimbulkan oleh ternaknya dalam
bentuk pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Penyelesaian sengketa
pada umumnya dilakukan melalui musyawarah dan mediasi yang difasilitasi oleh
aparat desa. Namun, pelaksanaan tanggung jawab tersebut belum berjalan efektif
karena rendahnya kesadaran hukum pemilik ternak serta belum optimalnya
penegakan peraturan desa.