TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN ADAT UANG PANAI’ DALAM PERKAWINAN SUKU BUGIS DI PERANTAUAN

ABSTRAK
Jusmiyanti, D101 22 157, Tinjauan Yuridis Perjanjian Adat Uang Panai’ Dalam
Perkawinan Suku Bugis Di Perantauan, Pembimbing I: Dr. Nurul Miqat, S.H.,M.Kn.,
Pembimbing II: Hj. Rosnani Lakunna, S,H.,M.H.
Perkawinan dalam masyarakat adat Bugis tidak hanya dipandang sebagai hubungan
antara dua individu, tetapi juga sebagai ikatan antara dua keluarga besar yang sarat dengan
nilai-nilai adat, termasuk keberadaan uang panai’ sebagai uang belanja yang digunakan
dalam prosesi perkawinan. Meskipun tidak termasuk syarat sah perkawinan menurut
hukum Islam maupun hukum nasional, uang panai’ memiliki kedudukan penting dalam
hukum adat Bugis karena berkaitan dengan kehormatan keluarga (siri’) dan kesepakatan
yang dicapai dalam prosesi mappettu ada. Dalam praktiknya, setelah perkawinan
berlangsung dapat terjadi perceraian yang kemudian menimbulkan sengketa mengenai
pengembalian uang panai’ yang telah diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak
perempuan. Fenomena tersebut ditemukan pada masyarakat Bugis perantauan di
Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:
1) Bagaimana kedudukan uang panai’ dalam perkawinan suku Bugis di Kecamatan
Tanambulava? dan 2) Bagaimana penyelesaian sengketa pengembalian uang panai’
akibat perceraian dalam perkawinan suku Bugis di Kecamatan Tanambulava? Penelitian
ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan memanfaatkan data primer
dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa: 1) Uang panai’ dalam perkawinan masyarakat Bugis di
Kecamatan Tanambulava berkedudukan sebagai kewajiban adat yang mengikat sejak
disepakati dalam prosesi mappettu ada, berfungsi sebagai biaya pelaksanaan pesta
perkawinan pihak perempuan sekaligus sebagai simbol kehormatan (siri’) dan
kesungguhan pihak laki-laki untuk melangsungkan perkawinan. Pada masyarakat Bugis
perantauan, kedudukan tersebut tetap dipertahankan, meskipun penerapannya telah
menyesuaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. 2) Penyelesaian
sengketa pengembalian uang panai’ akibat perceraian dilakukan melalui musyawarah
adat dengan melibatkan tokoh adat dan keluarga kedua belah pihak. Dalam penyelesaian
tersebut, mahar dikembalikan sepenuhnya, sedangkan uang panai’ dikembalikan sebagian
berdasarkan hasil kesepakatan adat yang mempertimbangkan pembuktian alasan
perceraian, penggunaan uang panai’, serta kerugian sosial yang dialami para pihak.
Keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah adat dipandang sebagai jalan tengah
yang adil dan mengikat para pihak sebagai bentuk penyelesaian sengketa dalam
masyarakat Bugis.
Kata Kunci: uang panai’, perkawinan adat Bugis, perceraian, sengketa adat, masyarakat
Bugis perantauan.