TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK SAMPAPITU DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT PAMONA

ABSTRA?
Elsa Ladiawa (D10122047) Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Sampapitu
Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Pamona, Pembimbing 1: Dr. Nurul
Miqat, S.H.,M.Kn., Pembimbing II: Hj. Rosnani Lakunna, S.H.,M.H.
Penelitian ini mengkaji praktik sampapitu dalam perkawinan masyarakat adat
Pamona di Kelurahan Petirodongi, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberagaman budaya Indonesia yang
tercermin dalam berbagai praktik perkawinan adat, khususnya sampapitu sebagai
salah satu unsur penting dalam perkawinan masyarakat adat Pamona. Sampapitu
tidak hanya dipandang sebagai ketentuan adat, tetapi juga mengandung nilai-nilai
sosial, moral, dan yuridis dalam kehidupan masyarakat. Rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah, (1) Bagaimana-praktik tradisi sampapitu dalam perkawinan
masyarakat adat Pamona? (2) Bagaimana akibat hukum jika sampapitu tidak
dilaksanakan dalam perkawinan adat Pamona? Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pelaksanaan sampapitu serta akibat hukum yang timbul apabila kewajiban adat tersebut tidak dipenuhi. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian hukum empiris dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara
dan observasi, serta data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Sampapitu merupakan bagian penting
dari hukum adat Pamona dan dilaksanakan secara teratur melalui tahapan-tahapan
perkawinan adat di bawah kewenangan lembaga adat. Sampapitu tidak hanya berfungsi sebagai mahar, tetapi juga mencerminkan penghormatan terhadap
martabat perempuan, nilai-nilai moral, kehormatan keluarga, dan kedudukan
sosial dalam masyarakat. Tidak dilaksanakannya sampapitu dianggap sebagai
pelanggaran terhadap hukum adat, sehingga perkawinan tersebut belum
memperoleh pengakuan dan keabsahan menurut hukum adat, meskipun
perkawinan tersebut sah menurut hukum agama dan hukum negara. Pelanggaran
tersebut dapat dikenai sanksi adat berupa denda kerbau atau ternak, serta
kewajiban sosial lainnya. Sanksi tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya
pelanggaran, memulihkan hubungan sosial, menjaga keseimbangan masyarakat,
dan mempertahankan nilai-nilai hukum adat Pamona. Dengan demikian, sampapitu memiliki kedudukan penting sebagai instrumen hukum adat,
perlindungan terhadap martabat perempuan, serta pemeliharaan ketertiban sosial
dalam masyarakat Pamona secara berkelanjutan dan harmonis.
Kata kunci: Masyarakat Pamona, Perkawinan Adat, Sampapitu.