EFEKTIVITAS PENGELOLAAN USAHA MIKROMKECIL DAN MENENGAH DIKELURAHAN TANAMODINDI KOTA PALU EFEKTIVITAS PENGELOLAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DIKELURAHAN TANAMODINDI KOTA PALU

“EFEKTIVITAS PENGELOLAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
(UMKM) DI KELURAHAN TANAMODINDI KOTA PALU”. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis efektivitas Pemerintah Kota Palu
dalam mengelola dan menyalurkan bantuan usaha mikro kepada
pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kelurahan
Tanamodindi, Kota Palu. UMKM memiliki peran sentral dalam
pertumbuhan ekonomi negara, mendorong Pemerintah Kota Palu
mengintervensi melalui program bantuan modal usaha; namun, di
lapangan ditemukan permasalahan di mana dana bantuan
seringkali dialihfungsikan untuk membayar utang atau membeli
barang konsumtif yang tidak berkaitan dengan wirausaha,
sehingga bantuan tersebut belum efektif dalam menciptakan
wirausaha baru dan lapangan pekerjaan. Menggunakan metode
kualitatif dan berlandaskan pada teori efektivitas James L. Gibson
dengan lima indikator (Produktivitas, Efisiensi, Kepuasan, Adaptasi,
dan Pengembangan sumber daya), hasil penelitian menunjukkan
bahwa efektivitas pengelolaan bantuan usaha mikro di Kelurahan
Tanamodindi belum optimal atau efektif. Ketidakoptimalan ini
terutama tampak pada aspek Efisiensi karena adanya
penyalahgunaan bantuan dan aspek Kepuasan karena pembagian
vi
bantuan yang tidak merata serta proses penyaluran yang
terkendala kurangnya sosialisasi dan seleksi yang tidak ketat. Oleh
karena itu, direkomendasikan agar Pemerintah Kota Palu
meningkatkan efektivitas melalui evaluasi intensif, sosialisasi
pengelolaan modal usaha, penerapan sanksi tegas bagi
penyalahguna, serta peningkatan administrasi dan pendataan
UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas
pengelolaan bantuan usaha mikro di Kelurahan Tanamodindi, Kota
Palu, masih belum dapat dikatakan optimal atau efektif.
Ketidakoptimalan ini terutama terlihat pada dua aspek, yaitu
Efisiensi dan Kepuasan. Aspek Efisiensi belum tercapai karena
adanya pelaku usaha yang menyalahgunakan bantuan (uang tunai
atau peralatan). Sementara itu, aspek Kepuasan belum optimal
karena pembagian bantuan yang tidak merata dan belum
menyentuh seluruh pelaku usaha mikro yang membutuhkan di
wilayah tersebut. Selain itu, proses penyaluran juga menghadapi
masalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan seleksi yang
tidak ketat, sehingga yang menerima bantuan bukan sepenuhnya
pelaku usaha. Dianjurkan agar Pemerintah Kota Palu meningkatkan
efektivitas dengan melakukan evaluasi yang lebih intensif,
memberikan sosialisasi tentang pengelolaan modal usaha,
memberikan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang
menyalahgunakan bantuan, serta melakukan peningkatan di