PERAN PRAPERADILAN DALAM MENJAGA PROSEDURAL JUSTICE: STUDI KASUS PUTUSAN PN PALU NOMOR 9/PID.PRA/2025/PN PAL

Salimka (Stb D 101 22 870) Peran Praperadilan dalam Menjaga Procedural
Justice: Studi Kasus Putusan PN Palu Nomor 9/Pid.Pra/2025/PN Pal.
Pembimbing I: Dr. Syachdin, SH., MH dan Pembimbing II: Muh. Fikri, SH., MH.
Penelitian ini mengkaji kedudukan dan fungsi praperadilan sebagai mekanisme
penjamin procedural justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia, serta
menganalisis pertimbangan hakim dalam menguji keabsahan penetapan tersangka
pada Putusan PN Palu Nomor 9/Pid.Pra/2025/PN Pal. Metode yang digunakan
adalah yuridis normatif bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundangundangan dan pendekatan kasus.
Hasil penelitian menunjukkan dua temuan pokok. Pertama, praperadilan
berkedudukan sebagai mekanisme kontrol yudisial horizontal yang
mengoperasionalisasikan empat elemen procedural justice menurut Tom R. Tyler,
yaitu voice, neutrality, respect, dan trustworthiness. Kerangka normatif
praperadilan berkembang secara progresif melalui sinergi antara KUHAP, Putusan
MK Nomor 21/PUU-XII/2014, dan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP
Baru, yang mengkonsolidasikan perluasan objek praperadilan termasuk penerapan
exclusionary rule atas alat bukti yang diperoleh secara tidak sah. Kedua, hakim
dalam Putusan PN Palu Nomor 9/Pid.Pra/2025/PN Pal mengabulkan sebagian
permohonan praperadilan atas penetapan tersangka Heandly Mangkali dengan
pertimbangan adanya pelanggaran Pasal 112 ayat (1) dan (2) KUHAP, yakni
penggunaan satu surat panggilan untuk beberapa kali pemeriksaan. Hakim menolak
dalil-dalil lain terkait SPDP dan kekeliruan penerapan pasal karena memasuki
materi pokok perkara. Putusan ini mencerminkan keseimbangan antara penegakan
kepatuhan prosedural dan efektivitas penegakan hukum.
Kata kunci: praperadilan, procedural justice, dan penetapan tersangka