IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA PADA TAHAP PENUNTUTAN ( Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Palu )

Nabilah Joelyani Putri Solaiman, D 101 21 237, Implementasi Pemberian
Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Pada Tahap Penuntutan (Studi Kasus Pada
Kejaksaan Negeri Palu), Pembimbing I: Kamal, Pembimbing: Awaliah.
Penelitian ini membahas implementasi pemberian bantuan hukum bagi terdakwa
pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Palu. Bantuan hukum merupakan hak
konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI 1945, Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP), serta UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,
bertujuan mewujudkan prinsip equality before the law dan fair trial. Namun, dalam
praktiknya, pemenuhan hak tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Metode
penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif
kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan jaksa penuntut umum
dan pengacara/advokat sedangkan data sekunder berasal dari studi kepustakaan
terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur relevan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa secara normatif Kejaksaan Negeri Palu telah melaksanakan
kewajiban pemberian bantuan hukum melalui koordinasi dengan lembaga bantuan
hukum. Namun, pelaksanaannya sering kali bersifat formal-prosedural dan belum
menyentuh keadilan substantif. Hambatan yang ditemukan meliputi keterbatasan
jumlah advokat yang bersedia memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma,
persyaratan administratif berupa surat keterangan tidak mampu, rendahnya
kesadaran hukum terdakwa, kendala komunikasi antara penasihat hukum dan
terdakwa, serta keterbatasan fasilitas dan faktor geografis. Hambatan tersebut
menyebabkan hak konstitusional terdakwa seringkali tereduksi dan berimplikasi
pada ketidaksetaraan dalam proses peradilan.
Kata Kunci: Bantuan hukum, Penuntutan, Terdakwa.