FAKTOR-FAKTOR PENENTU BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA: KAPASITAS FISKAL, PENDAPATAN DAERAH, DAN OPINI AUDIT BPK

Perbedaan dalam kapasitas fiskal, pendapatan daerah, dan akuntabilitas keuangan bisa berkontribusi pada perbedaan alokasi belanja modal di pemerintah daerah Indonesia. Memahami faktor-faktor ini penting karena belanja modal mendukung penyediaan infrastruktur publik dan pembangunan jangka panjang wilayah. Studi ini meneliti pengaruh Indeks Kapasitas Fiskal (IKF), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan opini
audit BPK terhadap belanja modal. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan data sekunder dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia
dan laporan audit BPK. Sampelnya terdiri dari 542 pemerintah daerah yang diamati dari tahun 2021 hingga 2023, menghasilkan 1.626 observasi
panel. Analisis regresi data panel digunakan untuk memperkirakan hubungan antara variabel penjelas dan belanja modal. Hasilnya
menunjukkan bahwa Indeks Kapasitas Fiskal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Pendapatan Asli Daerah juga
memiliki pengaruh positif dan signifikan serta menunjukkan koefisien terbesar, menunjukkan bahwa otonomi fiskal memainkan peran terkuat
dalam menjelaskan alokasi belanja modal. Sebaliknya, opini audit BPK memiliki pengaruh negatif tetapi secara statistik tidak signifikan terhadap
belanja modal. Secara keseluruhan, kapasitas fiskal dan pendapatan daerah merupakan faktor penting dalam menentukan alokasi belanja
modal, sedangkan opini audit BPK tidak terkait signifikan dengan belanja modal di pemerintah daerah Indonesia.