Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Mental Anak Pada Sengketa Hak Asuh Pasca Perceraian

Aulia Mutiara Putri (D10122495), Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Mental Anak Pada Sengketa Hak Asuh Pasca Perceraian, Pembimbing I: Hj. Rosnani Lakunna dan Pembimbing II: Aifan.
Perceraian yang disertai sengketa hak asuh anak dapat berdampak pada kesehatan mental anak, seperti kecemasan, stres, depresi, serta gangguan perkembangan sosial dan emosional. Meskipun Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah mengatur tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian, perlindungan terhadap kesehatan mental anak dalam sengketa hak asuh belum secara khusus mengatur perlindungan kesehatan mental anak. Penelitian ini bertujuan mengkaji perlindungan hukum terhadap kesehatan mental anak dalam sengketa hak asuh pasca perceraian serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kesehatan mental anak diwujudkan melalui perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pengaturan hak anak dalam peraturan perundang-undangan, penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, pelaksanaan mediasi, dan pendampingan psikologis. Perlindungan represif diwujudkan melalui penyelesaian sengketa di pengadilan dengan tetap mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child). Perlindungan tersebut memberikan kepastian hukum mengenai pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, serta hubungan anak dengan kedua orang tuanya sehingga kebutuhan emosional dan psikologis anak tetap terlindungi setelah perceraian.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kesehatan Mental Anak, Sengketa Hak Asuh, Perceraian.