ANALISIS KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KECAMATAN BANAWA TENGAH KABUPATEN DONGGALA

ABSTRAK

Rara Yuriska, 2026 “ Analisis Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala”. Skripsi, Program Studi Pendidikan Geografi, Jurusan Pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan Social, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Pembimbing I: Ir. Rahmawati, S.Si., M.Sc., Pembimbing II: Abdul Hamid, S.Ag., M.Pd.I.

Banjir merupakan bencana hidrometeorologi yang paling sering terjadi di Indonesia dan masih menjadi ancaman di berbagai wilayah, termasuk Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala. Kejadian banjir yang terjadi secara berulang menunjukkan pentingnya kapasitas pemerintah desa dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kapasitas pemerintah desa dalam penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala serta menentukan kebijakan prioritas untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Responden utama berjumlah 20 orang yang terdiri atas unsur pemerintah desa dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Donggala, sedangkan masyarakat digunakan sebagai responden pendukung. Analisis data dilakukan menggunakan analisis indeks kapasitas berdasarkan adaptasi indikator Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 yang meliputi aspek kelembagaan, kebijakan dan perencanaan, koordinasi lintas sektor, sarana dan prasarana, serta sistem peringatan dini dan tanggap darurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah desa dalam penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Banawa Tengah berada pada kategori sedang dengan indeks rata-rata sebesar 43,18%. Aspek dengan nilai indeks tertinggi adalah kelembagaan (49,16%), sedangkan aspek terendah adalah sarana dan prasarana (38,57%). Berdasarkan hasil tersebut, kebijakan prioritas peningkatan kapasitas pemerintah desa diarahkan pada penguatan sarana dan prasarana, sistem peringatan dini dan tanggap darurat, kebijakan dan perencanaan, koordinasi lintas sektor, serta kelembagaan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas pemerintah desa perlu dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat kebutuhan setiap aspek agar penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir menjadi lebih efektif.

Kata Kunci: Kapasitas pemerintah desa, penanggulangan bencana banjir, kebijakan prioritas, Kecamatan Banawa Tengah.