TINJAUAN YURIDIS DISPENSASI KAWIN TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK

Amanda D 101 20 129, Tinjauan Yuridis Dispensasi Kawin Terhadap Perlindungan Anak, Pembimbing I: Dr. Susi Susilawati, S.HI, M.H, Pembimbing II: H. Ashar Ridwan, Lc.MA. Dispensasi kawin merupakan pengecualian terhadap batas usia minimum perkawinan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 tahun bagi lakilaki dan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dispensasi kawin terhadap perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 serta mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi kawin. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dispensasi kawin hanya dapat diberikan oleh pengadilan apabila terdapat alasan yang sangat mendesak dan didukung bukti yang cukup. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 memberikan pedoman kepada hakim agar pemeriksaan dispensasi kawin mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam memberikan penetapan, hakim mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, psikologis, kesehatan, pendidikan, serta kondisi dan masa depan anak. Dengan demikian, dispensasi kawin bukan merupakan hak untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur, melainkan pengecualian yang harus diberikan secara selektif dan hati-hati dengan tetap mengutamakan perlindungan hak dan kepentingan terbaik bagi anak. Kata Kunci: Dispensasi Kawin, perlindungan anak, Perkawinan anak, Pertimbangan Hakim.