RISKA ZULFIYANI PADARANTE (2026) TANGGUNG JAWAB NEGARA TERKAIT UJI COBA NUKLIR BERDASARKAN NON-PROLIFERATION TREATY (NPT) DAN COMPREHENSIVE TEST BAN TREATY (CTBT). Sarjana thesis, Universitas Tadulako.
Full text not available from this repository.Abstract
ABSTRAK Riska Zulfiyani Padarante, Tanggung Jawab Negara Terkait Uji Coba Nuklir Berdasarkan Non-Proliferation Treaty (NPT) dan Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT), Pembimbing I: Dr. Lembang Palipadang, S.H., M.H., Pembimbing II: Ikbal, S.H.,M.H Penelitian ini fokus pada Uji coba nuklir yang dilakukan oleh sejumlah negara yang berpotensi menimbulkan ancaman terhadap perdamaian dunia, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia. Dalam hukum internasional, pembatasan dan pelarangan uji coba nuklir diatur melalui Non-Proliferation Treaty (NPT) dan Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT). Kedua perjanjian tersebut mewajibkan negara untuk mencegah proliferasi senjata nuklir serta melarang uji coba nuklir dalam bentuk apa pun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan implementasi tanggung jawab negara atas uji coba nuklir berdasarkan NPT dan CTBT. Metode yang digunakan adalah penelitian Yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan (statute approach), pendekatan Historis (Historical approach) dan Pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah penelusuran (searching) dan studi dokumentasi, baik melalui toko toko buku, perpustakaan dan media internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan tanggung jawab negara dalam NPT dan CTBT memiliki karakteristik berbeda; tanggung jawab berdasarkan NPT baru timbul jika uji coba nuklir berkaitan dengan pelanggaran kewajiban nonproliferasi, sedangkan CTBT secara tegas melarang setiap bentuk ledakan uji coba nuklir. Dengan demikian, negara yang melanggar CTBT dianggap melakukan internationally wrongful act yang menimbulkan tanggung jawab internasional. Implementasi tanggung jawab negara dalam rezim NPT diwujudkan melalui pengawasan, verifikasi, dan kemungkinan sanksi atas pelanggaran non-proliferasi berdasarkan Pasal III. Sementara itu, dalam rezim CTBT diwujudkan melalui penghentian pelanggaran, jaminan tidak mengulangi, dan pemulihan situasi berdasarkan Pasal V, serta mekanisme pemantauan internasional berdasarkan Pasal IV. Kata Kunci: Tanggung Jawab Negara, Uji Coba Nuklir, NPT, CTBT
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Subjects: | Tadulako University - Divisions > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum Ilmu Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum Library of Congress Subject Areas > Ilmu Hukum |
| Date Deposited: | 09 Sep 2026 07:06 |
| Last Modified: | 09 Sep 2026 07:06 |
| URI: | https://repository.untad.ac.id/id/eprint/158186 |
| Baca Full Text: | Baca Sekarang |

