ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBAGIAN WARISAN ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MK NO.46/PUU-VIII/2010

ABSTRAK Bagus Syarful Anaam, D10119585. Analisis Yuridis Tentang Pembagian Warisan Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK NO.46/PUU-VIII/2010. Pembimbing I: Nurhayati Sutan Nokoe, Pembimbing II: H. Maulana Amir Tahir. Pengaturan hukum mengenai pembagian warisan bagi anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi berimplikasi terhadap sistem hukum waris di Indonesia. Sebelum adanya putusan tersebut, kedudukan anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun, setelah putusan Mahkamah Konstitusi, anak luar kawin dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan status anak yang lahir di luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010, dan bagaimana dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan Nomor: 46/PUU-VIII/2010. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan status anak yang lahir di luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan hukum dan pengakuan hak keperdataan bagi anak luar kawin, termasuk hak untuk memperoleh warisan dari ayah biologisnya. Selanjutnya dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan masih menimbulkan masalah hukum, diantaranya implementasi pembagian warisan tersebut masih menimbulkan berbagai persoalan yuridis, terutama terkait pembuktian hubungan biologis, penentuan besaran bagian warisan, serta potensi konflik dengan ahli waris sah lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan harmonisasi peraturan perundangundangan guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak anak luar kawin dalam sistem hukum waris di Indonesia. Kata Kunci: Anak Luar Kawin, Hukum Waris, Putusan Mahkamah Konstitusi, Hak Keperdataan.