IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMUM PADA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS TADULAKO BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 261/M/2024

Standar Pelayanan Minimum (SPM) merupakan instrumen kebijakan penting bagi Perguruan Tinggi Negeri berstatus Badan Layanan Umum (BLU) untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar secara merata kepada masyarakat. Universitas Tadulako telah menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 261/M/2024 tentang SPM Universitas Tadulako yang mewajibkan seluruh unit organisasi, termasuk Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan. Namun, keberadaan norma hukum yang baik secara tekstual (das Sollen) tidak serta-merta menjamin terlaksananya norma tersebut secara efektif dalam praktik (das Sein), sehingga diperlukan kajian untuk memahami kesenjangan implementasi kebijakan tersebut di lingkungan akademik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SPM di FKM Universitas Tadulako berdasarkan Kepmendikbudristek Nomor 261/M/2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, khususnya dokumen RENSTRA, RBA, dan Roadmap Penelitian dan Pengabdian FKM, melalui teknik studi kepustakaan dan studi dokumen, dengan kerangka analisis model implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier serta dimensi kualitas pelayanan SERVQUAL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SPM di FKM UNTAD berjalan tidak merata antarkomponen. Komponen layanan administrasi menunjukkan kesesuaian tertinggi, dengan 15 jenis layanan yang didukung SOP dan realisasi waktu layanan mencapai 100% pada periode Januari–April 2026. Sebaliknya, komponen pendidikan belum sesuai, terutama pada indikator kualifikasi dosen berjenjang Doktor yang baru mencapai 13,3–27,27%, jauh di bawah target normatif 50%. Komponen penelitian dan pengabdian masyarakat belum dapat dinilai kesesuaiannya secara kuantitatif karena target SPM bersifat agregat tingkat universitas tanpa disagregasi ke tingkat fakultas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi SPM di FKM UNTAD sudah berjalan pada tataran operasional-administratif, tetapi belum sepenuhnya sesuai pada tataran substantif-akademik.
Kata Kunci: Standar Pelayanan Minimum, Implementasi Kebijakan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Tadulako, Kepmendikbudristek 261/M/2024.