ANALISIS PELAKSAAN PERJANJIAN UTRANG PIUTANG BERBASIS DIGITAL ANTARA KREDITUR DAN DEBITUR MENURUT HUKUM PERDATA

ABSTRAK
Fikhi Muhamad, D 101 19 260, Analisis Pelaksanaan Perjanjian Utang Piutang Berbasis Digital Antara Kreditur Dan Debitur Menurut Hukum Perdata, Pembimbing I: Suarlan Datupelinge , Pembimbing II: Ratu Ratna Korompot.
Praktik perjanjian utang piutang berbasis digital atau pinjaman online merupakan hubungan hukum melalui sistem elektronik yang memicu risiko hukum seperti penggunaan klausula baku yang tidak seimbang, penyalahgunaan data pribadi, hingga potensi gagal bayar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian utang piutang berbasis digital serta akibat wanprestasi yang terjadi di dalamnya menurut hukum perdata di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang dilakukan dengan mengkaji norma hukum melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus, dengan menitikberatkan analisis pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian utang piutang berbasis digital antara kreditur dan debitur adalah tetap sah dan mengikat karena memenuhi seluruh tahapan serta unsur-unsur keabsahan hubungan kontraktual secara perdata. Adapun akibat hukum dari terjadinya wanprestasi baik dalam bentuk tidak melaksanakan prestasi, melaksanakan tetapi tidak sesuai, maupun terlambat memenuhi kewajiban adalah timbulnya kewajiban bagi debitur untuk memberikan ganti rugi, membayar denda atau bunga, serta memungkinkan terjadinya pembatalan perjanjian. Dalam penyelesaiannya, pihak yang dirugikan atau kreditur memiliki hak mutlak untuk menuntut kembali pemenuhan prestasi atau kompensasi kerugian melalui mekanisme penyelesaian hukum perdata yang berlaku.
Kata Kunci : Perjanjian Digital, Utang Piutang, Wanprestasi.