PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN IZIN LINGKUNGAN PADA KEGIATAN PERTAMBANGAN NIKEL DI KABUPATEN MOROWALI UTARA

Yehuda Tangko, D 101 21 523, Pengawasan Pemerintah Terhadap
Kepatuhan Izin Lingkungan Pada Kegiatan Pertambangan Nikel
Di Kabupaten Morowali Utara, Pembimbing I: Dr. Imran,
S.H.,M.H, Pembimbing II: Widyatmi Anandy, S.H.,M.H.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan
pengawasan pemerintah terhadap kepatuhan izin lingkungan pada
kegiatan pertambangan nikel di Kabupaten Morowali Utara,
mekanisme pengawasan yang dilakukan, serta efektivitasnya dalam
menegakkan hukum lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan
dan pendekatan kasus, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan
telah dilakukan melalui pengawasan administratif, teknis, dan
penegakan hukum administratif yang mencakup tahapan monitoring,
evaluasi, dan penindakan terhadap pelanggaran. Namun demikian,
efektivitas pengawasan masih belum optimal akibat keterbatasan
sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antar instansi, serta
adanya perubahan kewenangan yang bersifat sentralistik. Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, kewenangan strategis di sektor
pertambangan, termasuk pemberian dan pencabutan izin serta
penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran, berada pada pemerintah
pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya berwenang dalam
pengawasan dan pemberian rekomendasi.
Implikasi dari kondisi tersebut adalah kurang optimalnya
penegakan hukum terhadap pelanggaran izin lingkungan di sektor
pertambangan, karena pemberian sanksi sangat bergantung pada
VIII
pemerintah pusat, sehingga dalam praktiknya masih ditemukan
pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan
hidup. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antara
pemerintah pusat dan daerah serta peningkatan kapasitas pengawasan
guna mewujudkan pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan.
Kata kunci: pengawasan, pertambangan nikel, izin lingkungan,
kewenangan pemerintah, penegakan hukum lingkungan.