PERBANDINGAN MODEL STRONG-FORM DAN WEAK-FORM JUDICIAL REVIEW SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Desain judicial review di Indonesia saat ini mengalami ketegangan antara tatanan
normatif dengan realitas praktik ketatanegaraan yang menghambat efektivitas
putusan Mahkamah Konstitusi. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi model
judicial review yang tercermin dalam praktik Mahkamah Konstitusi serta
merumuskan model alternatif yang ideal bagi sistem ketatanegaraan Indonesia
berdasarkan konsep strong-form dan weak-form judicial review. Penelitian ini
merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan konseptual
dan pendekatan perbandingan dengan sumber bahan hukum berupa bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis menggunakan sifat preskriptif
dan disimpulkan dengan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa: 1) Secara normatif, desain pengujian undang-undang di Indonesia
mengadopsi model strong-form judicial review, namun dalam praktik menunjukkan
ciri weak-form akibat pragmatisme yudisial hakim yang menggunakan putusan
bersyarat guna menghindari benturan politik (political backlash), sehingga
efektivitas putusan sangat bergantung pada kepatuhan lembaga lain (constitutional
compliance); 2) Model alternatif yang ideal bagi Indonesia adalah rekonstruksi
makna binding melalui model Multi-Layered Binding Effect (lapisan prosedural,
normatif, dan konstitusional), institusionalisasi dialog konstitusional melalui
mekanisme grace period (Appellentscheidung), serta optimalisasi peran Mahkamah
Konstitusi sebagai occasional legislator yang terukur untuk menjamin keadilan
sebagai kewajaran (justice as fairness).