PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang menjadi korban penyerobotan tanah serta mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan pemilik tanah dalam melindungi haknya menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Pokok Agraria, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan pelaksanaannya, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik tanah mencakup dua bentuk, yaitu: (1) perlindungan hukum preventif, yang dilakukan melalui pendaftaran tanah, sertifikasi hak milik, dan penetapan batas tanah sesuai ketentuan UUPA dan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; serta (2) perlindungan hukum represif, yaitu upaya hukum yang dapat ditempuh melalui jalur perdata, pidana, dan administratif apabila terjadi penyerobotan tanah. Penyerobotan tanah dapat dijerat dengan Pasal 385 KUHP maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme perlindungan hukum bagi pemilik tanah sudah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, namun implementasinya masih menghadapi hambatan seperti lemahnya penegakan hukum, tumpang tindih kewenangan, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam memperkuat sistem perlindungan hak atas tanah.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penyerobotan Tanah, Hak Atas Tanah, Hukum Pidana.