ANALISIS HUKUM JASA PORTER DI PELABUHAN RAKYAT SALAKAN

NADIVA, D 101 22 481, Analisis Hukum Jasa Porter Di Pelabuhan Rakyat
Salakan, Pembimbing I: Syamsuddin Baco, Pembimbing II: Rahmia Rachman.
Indonesia sebagai negara kepulauan sangat bergantung pada transportasi laut, di
mana pelabuhan rakyat berperan penting dalam mobilitas masyarakat dan distribusi
barang. Di pelabuhan Rakyat Salakan, terdapat fenomena porter yang bekerja
secara informal tanpa pengaturan hukum yang jelas. Hubungan antara porter dan
pengguna jasa bersifat insidental dan hanya didasarkan pada kesepakatan lisan,
sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terkait hak dan kewajiban,
perlindungan kerja, serta risiko kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
konstruksi hubungan hukum antara porter dan pengguna jasa, serta menganalisis
pengaturan hak dan kewajiban para pihak ditinjau dari aspek perjanjian kerja.
Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang dilakukan di Pelabuhan Rakyat
Salakan yang beralamat di Jalan Kri Siliwangi, Desa Baka, Kecamatan Tinangkung,
Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan teknik pengumpulan data berupa
wawancara dan studi dokumentasi serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa hubungan hukum antara porter dan pengguna jasa bersifat
insidental dan terbentuk dari kesepakatan lisan yang sah menurut Pasal 1320 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, hubungan ini tidak termasuk perjanjian
perburuhan maupun pemborongan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal
1601a dan 1601b KUHPerdata, melainkan termasuk dalam kategori perjanjian jasajasa tertentu berdasarkan Pasal 1601 KUHPerdata. Selain itu, pengaturan hak dan
kewajiban para pihak belum sesuai dengan standar perjanjian kerja, di mana porter
tidak memperoleh kepastian upah, jaminan sosial, dan perlindungan keselamatan
kerja, sementara pengguna jasa juga mengalami kesulitan dalam menuntut
tanggung jawab atas kerugian.
Kata Kunci: Hubungan Hukum, Jasa Porter, Pelabuhan Rakyat Salakan