TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT HUKUM ADAT BALI

ABSTRAK
I GEDE DEVA ADNYANA, D 101 20 439, Tinjauan Perkawinan
Poligami Menurut Hukum Adat Bali, Pembimbing I: Hj. Rosnani
Lakunna, S.H.,M.H Pembimbing II: Dewi Kemala Sari, SH.,M.Kn
Poligami di desa adat Bali sangat kompleks karena adanya pluralisme hukum antara
hukum adat, ajaran Hindu, dan hukum nasional. Poligami sering ditolak dibanyak
desa adat bali. dan mendapat sanksi adat, sedangkan hukum nasional
memperbolehkan poligami dalam kondisi sangat terbatas dengan prosedur resmi
dan memenuhi syarat. Tujuan penelitian ini yaitu (1) untuk mengetahui bagaimana
pelaksanaan perkawinan poligami diatur dalam hukum adat Bali dan ajaran agama
Hindu. (2) Untuk mengetahui bagaimana kewenangan lembaga atau pemangku adat
desa Sausu Peore kabupaten Parigi Moutong dalam proses pelaksanaan perkawinan
poligami. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris untuk
menggambarkan ketidaksesuaian antara aturan dan penerapannya di masyarakat.
Pelaksanaan perkawinan poligami yang di atur dalam hukum adat Bali yaitu
perkawinan poligami dalam adat Bali ditentukan melalui pelaksanaan upacara adat,
seperti upacara byakaonan. Poligami di desa adat ini dianggap sah jika telah melalui
prosedur adat yang ketat dan dilaksanakan dengan tata cara sesuai ajaran hindu Bali.
Dalam agama Hindu Prinsip Monogami dengan Pengecualian Poligami Terbatas
syarat pelaksanaan poligami menurut hukum adat bali meliputi Persetujuan istri
pertama, kapasitas dan kemampuan suami, prinsip keadilan, persetujuan keluarga
dan masyarakat adat, pelaksanaan upacara adat poligami harus dilaksanakan
melalui rangkaian upacara adat yang resmi. Kewenangan lembaga atau pemangku
adat desa Sausu Peore. Kabupaten Parigi Moutong. dalam proses pelaksanaan
perkawinan poligami yaitu Pemangku adat berwenang mengesahkan pernikahan
secara poligami sesuai dengan hukum adat, sebagai tokoh agama Hindu memiliki
peran dalam memimpin upacara keagamaan, memastikan bahwa upacara adat
dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama Hindu dan adat Bali.
Kata kunci: hukum adat Bali, perkawinan dan poligami.