PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK HAK ATAS TANAH AKIBAT PERUBAHAN TATA RUANG KOTA STUDI KASUS DI KOTA PALU

Nirwati Bisaya, D10122067, Perlindungan Hukum Pemilik Ha Katas Tanah
Akibat Perubahan Tata Ruang Kota Studi Kasus Dikota Palu, Pembimbing I:
Dr. Hj Nursiah Moh Yunus, Pembimbing II: Muhammad ayub Mubarak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap
pemilik hak atas tanah akibat perubahan tata ruang di Kota Palu serta mengetahui
peran pemerintah daerah Kota Palu dalam memberikan kepastian dan perlindungan
hukum kepada masyarakat yang terdampak perubahan tata ruang kota.
Permasalahan ini penting untuk diteliti karena perubahan tata ruang yang terjadi
pascabencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi tahun 2018 telah
mengakibatkan penetapan kawasan rawan bencana dan zona merah yang
berdampak pada status maupun pemanfaatan tanah masyarakat. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundangundangan dan pendekatan sosiologis. Data penelitian diperoleh melalui wawancara
dan dokumentasi pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu serta
didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara
deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum
terhadap pemilik hak atas tanah akibat perubahan tata ruang di Kota Palu dilakukan
melalui upaya preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan
melalui penyusunan kebijakan tata ruang, pendataan dan verifikasi kepemilikan
tanah, sosialisasi kepada masyarakat, serta pengawasan terhadap pemanfaatan
ruang. Sementara itu, perlindungan hukum represif dilakukan melalui program
relokasi, pemberian ganti rugi atau kompensasi, serta penyelesaian melalui
musyawarah bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana atau zona
merah. Selain itu, pemerintah daerah Kota Palu juga memiliki peran penting dalam
memberikan kepastian dan perlindungan hukum melalui penyesuaian kebijakan tata
ruang, penetapan kawasan rawan bencana, pelaksanaan relokasi, serta koordinasi
dengan instansi terkait dalam penyelesaian permasalahan pertanahan masyarakat
terdampak. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala,
seperti belum lengkapnya dokumen kepemilikan tanah dan adanya perbedaan data
pertanahan.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Atas Tanah, Tata Ruang, Kota Palu.