PENERAPAN KEBIJAKAN APOSTILLE PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DI SULAWESI TENGAH (Studi Kasus Kota Palu)

Ayu Andira Subandi Nim B401 21 038, judul skripsi “Penerapan kebijakan
Apostille Pada Kantor Wilayah Kemeterian Hukum Di Sulawesi Tengah (Studi
Kasus Kota Palu ” Pembimbing utama Ibu Sitti Chaeriah Ahsan dan Pembimbing
pendamping Muhammad Arief. Tujuan penelitian ini adalah Bagaimana cara
meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Apostille di Sulawesi Tengah (Studi
Kasus Kota Palu) . Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dan dasar penelitian
kualitatif. Adapun data yang diperlukan yaitu data primer dan data sekunder melalui
pengumpulan data observasi, wawancara yang disertai dokumentasi dengan
pendekatan teori Van Meter Dan Van Horn tentang Implementasi penerapan
Kebijakan yang meliputi enam aspek : Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber-
Sumber Kebijakan, Ciri-ciri atau Sifat Badan/Instansi Pelaksana,Komunikasi antar
Organisasi Terkait dengan Kegiatan-kegiatan Pelaksana, Sikap para Pelaksana,
Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik. Dalam penelitian ini pemilihan informan
diambil secara purposive sebanyak 8 orang, yaitu peneliti akan memilih orangorang

yang dipandang dalam memahami masalah yang diteliti. Yang menjadi
informan dalam penelitian ini adalah Direktorat Otoritas Pusat Hukum
Internasional Kementerian Hukum Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi
Hukum Umum, Staf Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Helpdesk
Layanan AHU. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Kebijakan
Apostille sangat membantu dalam proses legalisasi dokumen pribadi masyarakat
untuk keperluan luar negeri maupun pribadi lainnya. Hal ini sejalan dengan pandangan
Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan di
pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, kejelasan standar dan tujuan kebijakan , ketersediaan
sumber daya, karakteristik pelaksana, sikap dan perilaku para pelaksana yang mendukung,
komunikasi yang efektif antara pelaksana dan pemangku kepentingan serta kondisi
ekonomi, sosial, dan politik yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan. Secara
umum, penerapan kebijakan ini telah berjalan cukup baik. Namun permasalahan yang masih
sering di hadapi adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai
kebijakan Apostille yang di terapkan di berbagai wilayah.

Kata Kunci : Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber- Sumber Kebijakan,
Ciri-ciri atau Sifat Badan/Instansi Pelaksana,Komunikasi antar Organisasi
Terkait dengan Kegiatan-kegiatan Pelaksana, Sikap para Pelaksana,
Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.